Loadingtea

Penulis : M Hidayat

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Kalimantan Timur selama ini bukan sekadar provinsi biasa. Daerah ini adalah jantung energi nasional. Batu bara dari Kaltim menghidupi industri. Migas dari Kaltim menopang APBN. Hutan Kaltim dikorbankan atas nama pembangunan nasional.

Tetapi di balik gemerlap angka ekspor dan triliunan rupiah penerimaan negara itu, tersimpan satu ironi besar: rakyat di daerah penghasil justru terus bertanya, ke mana sebenarnya hasil bumi mereka mengalir?

Puluhan tahun Kaltim memberi terlalu banyak kepada negara. Namun ketika daerah meminta keadilan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih layak, perjuangan itu justru terasa seperti mengetuk pintu kekuasaan yang nyaris tak pernah benar-benar terbuka.

Padahal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak tinggal diam. Dalam berbagai forum resmi, Pemprov Kaltim berulang kali melakukan tekanan politik dan diplomasi fiskal ke pemerintah pusat. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bahkan menginisiasi Rapat Koordinasi Daerah Penghasil SDA untuk menyatukan suara daerah-daerah penghasil agar mendapatkan DBH yang lebih berkeadilan.

Langkah itu bukan sekadar rapat formalitas. Itu adalah sinyal bahwa daerah mulai sadar jika terus diam, maka Kaltim akan selamanya hanya menjadi ladang eksploitasi fiskal nasional.

Dalam forum tersebut, Rudy Mas’ud secara terbuka menyoroti bagaimana sebagian besar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari SDA justru mengalir ke pusat, sementara daerah penghasil hanya menerima bagian kecil. Ia bahkan menegaskan ada potensi pendapatan dari sektor tambang, kehutanan, dan perkebunan yang belum dibagikan secara proporsional kepada daerah.

Pernyataan itu sesungguhnya adalah kritik keras terhadap wajah sentralisasi fiskal Indonesia hari ini. Sebab realitasnya memang brutal. Kaltim menyumbang ratusan triliun rupiah terhadap negara. Tetapi ketika DBH dipangkas, daerah dipaksa menerima alasan kepentingan nasional.

Ironi semakin terasa ketika ancaman pemotongan DBH mencapai triliunan rupiah mulai menghantui APBD Kaltim. Kerap Pemerintah provinsi bersama DPRD pun bergerak melakukan lobi ke kementerian dan DPR RI.

Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni secara terbuka padu suatu momen pernah menegaskan bahwa Kaltim menanggung beban sosial dan ekologis yang sangat besar akibat aktivitas industri ekstraktif nasional. Karena itu, DBH semestinya tidak hanya dihitung dari sisi fiskal, tetapi juga dari kerusakan yang ditanggung daerah.

Ini poin paling penting yang selama ini sengaja diabaikan pusat, negara menikmati hasil tambang, tetapi daerah menanggung luka. Lubang tambang menganga di mana-mana. Jalan provinsi hancur akibat hauling. Sungai tercemar. Banjir makin parah. Konflik lahan meningkat. Tetapi ketika daerah meminta hak fiskalnya, pusat justru bicara efisiensi anggaran.

Di titik ini, perjuangan DBH bukan lagi sekadar urusan angka transfer daerah. Ini sudah menjadi pertarungan tentang martabat daerah penghasil. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bahkan pernah mengakui bahwa Pemprov harus terus bersuara lebih kencang kepada pemerintah pusat karena besarnya kontribusi PDRB Kaltim terhadap negara belum berbanding lurus dengan perhatian fiskal yang diterima daerah.

Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung pesan yang dalam, Kaltim merasa belum dianggap setara oleh pusat. Dan publik mulai membaca kenyataan itu dengan sangat jelas.

Di media sosial hingga forum publik, mulai muncul kemarahan kolektif. Banyak warga mempertanyakan mengapa daerah sekaya Kaltim masih menghadapi ketimpangan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Bahkan muncul narasi bahwa Kaltim hanya dijadikan “mesin uang nasional” tanpa benar-benar diberi kedaulatan fiskal yang layak.

Yang lebih mengkhawatirkan, sentimen ketidakadilan ini bisa berubah menjadi ketidakpercayaan politik jangka panjang. Sebab rakyat mulai melihat pola, pusat datang ketika membutuhkan SDA, tetapi abai ketika daerah meminta keadilan.

Padahal Kaltim hari ini bukan hanya daerah penghasil SDA. Kaltim juga sedang memikul beban sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Infrastruktur dibutuhkan. Urbanisasi meningkat. Tekanan sosial-ekonomi makin besar.

Namun ironinya, ruang fiskal daerah justru terancam menyempit akibat kebijakan transfer pusat. Lalu publik bertanya, jika daerah penghasil sekaligus penyangga ibu kota saja masih diperlakukan seperti ini, bagaimana nasib daerah lain?

Di sinilah akar persoalan sebenarnya. Indonesia hingga hari ini masih terjebak dalam pola pembangunan yang sentralistik. Daerah diminta loyal menyetor kekayaan, tetapi tidak diberi kewenangan fiskal yang seimbang.

Kaltim hanya dijadikan penyedia energi, bukan mitra pembangunan yang setara. Dan selama pola itu tidak berubah, maka perjuangan DBH akan terus menjadi bara politik yang hidup di tengah masyarakat.

Karena sesungguhnya yang diminta rakyat Kaltim bukan belas kasihan. Mereka hanya meminta satu hal, keadilan. Keadilan agar daerah penghasil tidak terus menjadi korban eksploitasi nasional. Keadilan agar kerusakan lingkungan dibayar dengan pembangunan yang nyata.

Keadilan agar kekayaan bumi Kalimantan tidak hanya dinikmati pusat kekuasaan dan elit ekonomi. Sebab jika ketidakadilan ini terus dipelihara, maka sejarah akan mencatat satu hal pahit: Kalimantan Timur terlalu kaya untuk menjadi miskin, tetapi terlalu lama dipaksa menerima ketimpangan. (*)