Loadingtea

Wacana penundaan pemilu tahun 2024 terus bergulir, hal ini justru menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga di kalangan pejabat

Tak jarang beragam komentar masyarakat bermunculan,  mulai dari media sosial, perbincangan warung kopi hingga acara televisi maupun sekedar konten youtube

Dikalangan elit politik pun terjadi pro dan kontra seperti hal nya partai PKS yang justru menolak dengan tegas.

Searah dengan itu, kader PKS DPRD Donggala Zulham M Nurhama saat di konfirmasi menyatakan sikap sebagaimana yang di amanatkan PKS pusat, dirinya menjadikan ketepatan jadwal, sudah merupakan aturan yang harus ditegakan dalam hal pelaksanaan pemilu tahun 2024 nantinya, namun dirinya tetap patuh dan mengembalikan semua keputusan kepada partai , tinggal dilihat saja bagaimana perkembangan nya nanti, ujarnya

Ketua majelis syuro partai keadilan sejahtera (PKS), Salim Segaf Aljufri, menyatakan sikap penolakan terhadap wacana penundaan pemilu 2024. Selain itu, jufri meminta agar seluruh pejabat negara untuk mematuhi peraturan yang berlaku saat ini.

Salim mengatakan sikap PKS jelas menolak wacana penundaan pemilu. Ia berujar PKS akan menolak ide yang dapat menunda masa berakhirnya masa jabatan seorang pejabat negara. Dengan begitu, salim berkata pks secara tegas tidak akan mendukung wacana penundaan pemilu maupun wacana tiga periode.

“alasan kami jelas karena ini melangkahi amanat konstitusi dan juga semangat reformasi 1998,” kata salim di salah satu acara internal pks pusat beberapa waktu lalu.

Selain itu, salim meminta para pejabat negara untuk patuh pada konstitusi (uud 1945) yang berlaku. Sebab, kata dia, pejabat negara wajib mencontohkan rakyat akan nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. (dylan)