Loadingtea

Rahmad Mas’ud : Krisis Air Bersih adalah Prioritas Utama

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud, merespons keluhan warga terkait krisis air bersih yang melanda beberapa kawasan di kota tersebut. Keluhan ini sering kali disampaikan melalui akun media sosial Rahmad Mas’ud, yang kemudian direspons langsung olehnya.

Rahmad menegaskan bahwa dirinya terus memantau perkembangan penyediaan air bersih yang dilaksanakan oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai bukti komitmennya terhadap isu ini.

Ia mendesak PTMB untuk segera menyusun rencana aksi dalam menanggapi krisis air bersih yang ada. Selama ini, program pembangunan infrastruktur PTMB, seperti program pemipaan, belum berjalan dengan lancar. “Kemarin masih ada tarik menarik, apakah ini masuk kategori tanggap darurat atau perlu dibuat lagi DED (Detail Engineering Design),” tegasnya.

“Jika perlu, saya sendiri yang akan menjaminkan. Wali kota yang memerintahkan dan saya yang akan bertanggung jawab jika tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab ini,” ujarnya dengan tegas dalam Rapat Koordinasi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, di aula Balai Kota Balikpapan, Senin (13/5/2024).

Ia juga menginstruksikan PTMB untuk segera melaksanakan belanja kebutuhan pemipaan guna mendistribusikan air baku kepada masyarakat. “Jika proses lelang memakan waktu lama, jika ada pihak yang paham tentang perpipaan dan harganya sesuai harga pasaran, silakan saja. Saya siap, karena masalah ini tidak bisa menunggu,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Rahmad menyatakan bahwa krisis air adalah krisis kemanusiaan karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan air bersih adalah bagian dari komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.

“Saya sering mendapat kritik dari warga terkait permasalahan PDAM. Maksud saya, PDAM juga memiliki media sosial, jadi sebaiknya mereka yang menyampaikan jadwal distribusi air, bukan selalu saya,” ungkapnya.

Ia mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan yang aktif merespons keluhan warga di kolom komentar akun media sosial PU. “Informasi harus disampaikan. Yang saya lihat, ini hanya dibaca saja tanpa membalas komentar. Jika tidak ada respons, pemerintah dianggap salah. Jadi, kondisi harus disampaikan dengan jelas,” tutupnya. ( */yes)