Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Kalimantan Timur tercatat meningkat menjadi 0,441 pada tahun 2024, naik 0,027 poin dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menjadi sorotan tajam kalangan legislatif, terutama dari anggota Komisi II DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari, yang menyebut kenaikan tersebut sebagai sinyal kemunduran dalam upaya mencapai kesetaraan gender di daerah.

“Kenaikan angka IKG ini menjadi indikasi bahwa kesetaraan gender kita malah menurun. Ini adalah fenomena yang harus segera kita perbaiki,” ujar Shemmy. Sabtu, (10/5/2025).

Menurut Shemmy, peningkatan IKG tidak bisa dipandang sepele karena merepresentasikan ketidaksetaraan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Ia menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, maraknya pernikahan dini, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi sebagai faktor penyumbang utama.

“Semua faktor ini sangat mempengaruhi, karena jika perempuan tidak memiliki akses yang setara di berbagai sektor, baik ekonomi, politik, maupun sosial, maka ketimpangan gender tidak akan teratasi,” ujarnya.

Shemmy menegaskan, sebagai wakil rakyat perempuan, dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menekan angka ketimpangan gender tersebut. Ia menyerukan agar perempuan di Kaltim diberi ruang yang lebih luas untuk berperan di level strategis, tidak hanya sebagai objek kebijakan.

“Kami sebagai wakil rakyat perempuan punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan di Kaltim dapat berkontribusi lebih besar, memiliki peran strategis, dan diberdayakan lebih maksimal,” ucapnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Shemmy mendorong pemerintah daerah mengembangkan program-program yang fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses pendidikan, serta kampanye penanggulangan pernikahan usia dini. Ia juga menekankan pentingnya layanan kesehatan perempuan yang berkualitas dan inklusif.

Ia percaya bahwa angka ketimpangan ini masih bisa ditekan melalui kolaborasi antarsektor, baik dari eksekutif, legislatif, hingga partisipasi masyarakat sipil.

“Kami akan terus bekerja keras untuk memperjuangkan hak perempuan agar lebih dihargai, diberdayakan, dan diberikan kesempatan yang setara di semua sektor,” tutup Shemmy. (ADV)