Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Ketersediaan tenaga kesehatan di Kalimantan Timur masih jauh dari ideal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim, sebanyak 48 dari 188 puskesmas di wilayah ini masih kekurangan sembilan jenis tenaga kesehatan—mulai dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, hingga tenaga farmasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, tak menampik persoalan ini. Sebelum menjadi legislator mewakili Samarinda, ia berprofesi sebagai dokter dan memahami langsung peliknya masalah distribusi tenaga medis di lapangan.

“Kaltim itu perlu empat ribu dokter, saat ini masih dua ribuan dan sebarannya tak merata,” ujar Andi Satya. Selasa, (13/5/2025).

Ia menilai pemerintah perlu menyusun strategi terpadu—jangka pendek dan jangka panjang—untuk mengatasi kekurangan tersebut. Salah satu solusi jangka pendek yang ia tawarkan adalah menjalin kemitraan dengan kampus-kampus besar di luar Kalimantan Timur.

“Lewat kerja sama itu, pendistribusian dokter ke daerah yang membutuhkan bisa lebih cepat terisi,” ucapnya.

Namun untuk solusi jangka panjang, Andi menyarankan agar pemerintah daerah memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak dari Kaltim yang ingin menempuh pendidikan di jurusan profesi kesehatan.

“Dibiayai, setelah lulus suruh kembali mengabdi ke daerahnya. Khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” imbuhnya.

Selain kekurangan sumber daya manusia, menurut Andi, Kaltim juga perlu membenahi sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan. Ia menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam pelayanan kesehatan, seperti melalui sistem telemedicine yang telah diinisiasi Kementerian Kesehatan.

“Pemprov perlu menyelaraskan langkah agar kebijakan itu efektif di daerah. Tidak bisa hanya Jakarta yang bisa nikmati layanan digital,” tuturnya.

Ia mencontohkan, dua kota besar di Kaltim, yakni Samarinda dan Balikpapan, memang sudah memiliki layanan kesehatan yang cukup baik. Namun, situasi berbeda ditemukan di wilayah pedalaman.

“Kubar dan Mahulu misalnya, masih sukar mendapat pelayanan kesehatan yang tepat karena terkendala jarak,” pungkasnya.

Kekurangan tenaga medis yang akut ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah provinsi. Langkah konkret dan terukur dibutuhkan agar akses layanan kesehatan merata dan tak hanya dinikmati di kawasan perkotaan. (ADV)