Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera mempercepat dukungan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), terutama untuk ruas-ruas jalan yang belum berstatus jalan provinsi.

“Di Paser, saat ini hanya dua ruas yang berstatus jalan provinsi, yaitu Janju-Jone-Pondong Baru dan Kerang-Tanjung Aru. Keduanya hampir mantap, tapi masih ada delapan ruas lain yang perlu perhatian,” ujar Abdurahman. Rabu, (21/5/2025).

Menurutnya, meski delapan ruas itu belum berstatus provinsi, Pemerintah Provinsi tetap harus hadir memberikan dukungan, baik melalui bantuan keuangan maupun program infrastruktur lainnya.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paser mencatat, peningkatan delapan ruas tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Sebagian besar ruas jalan itu sebelumnya berstatus non-provinsi, namun telah diajukan perubahan status ke pemerintah pusat agar bisa masuk dalam tanggung jawab kabupaten.

“Kami harap perubahan status ini bisa memudahkan provinsi untuk menyalurkan dukungan anggaran,” ucap Abdurahman.

Di Penajam Paser Utara, perhatian diarahkan pada ruas jalan Ambulu-Minung yang membentang sepanjang 500 meter. Meski perbaikan telah dilakukan, kualitas jalan disebut masih belum sepenuhnya mantap.

Abdurahman mendorong Pemerintah Provinsi agar tidak abai terhadap ruas-ruas penting seperti ini, mengingat peran vital infrastruktur jalan dalam mendukung mobilitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun jalan provinsi di Paser telah mencapai kondisi mantap hingga 99 persen, daerah tersebut tetap memerlukan alokasi anggaran lanjutan dari pemerintah provinsi.

“Jangan sampai karena jalan provinsi di Paser sudah hampir 100 persen mantap, tidak ada lagi alokasi dari provinsi. Paser tetap butuh dukungan, terutama untuk peningkatan jalan non-provinsi,” ungkapnya.

Abdurahman menilai posisi geografis Paser yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan harus menjadi pertimbangan strategis dalam pengalokasian anggaran infrastruktur. Ia berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dapat mempercepat pembangunan jalan dan memperkuat konektivitas di kawasan selatan Kaltim.

“Infrastruktur jalan itu bukan soal status, tapi soal fungsi dan dampaknya untuk masyarakat. Kalau jalan belum provinsi tapi jadi urat nadi warga, tetap harus kita perjuangkan,” pungkasnya. (ADV)