Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Komitmen memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Berau. Hal itu ditunjukkan lewat kunjungan kerja mereka ke DPRD Kota Balikpapan, Kamis (15/5/2025), yang secara khusus membahas strategi pembinaan dan pengawasan sektor UMKM.

Rombongan DPRD Berau yang dipimpin oleh Wakil Ketua II, Sumadi, disambut hangat oleh jajaran Sekretariat DPRD Balikpapan. Dalam sesi diskusi yang berlangsung di ruang rapat gabungan, Staf Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leni Fadita, memaparkan pendekatan kolaboratif yang selama ini diterapkan di kota minyak tersebut.

“Selama ini, pembinaan UMKM kami jalankan bersama OPD teknis seperti Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, bahkan hingga Disporapar dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif. Sinergi lintas sektor menjadi kunci tumbuhnya banyak pelaku usaha baru yang berdaya saing,” ujar Leni.

Respons positif datang dari Sumadi yang menyatakan kekagumannya terhadap pola pembinaan UMKM di Balikpapan. Menurutnya, pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha harus ditiru dan diterapkan di Berau.

“UMKM di Berau sangat potensial, terutama untuk menopang pariwisata. Kami ingin pelaku usaha kecil bisa lebih berdaya lewat pelatihan, pendampingan, dan kemudahan akses modal,” kata Sumadi.

Ia juga membeberkan bahwa pihaknya tengah menginisiasi kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk merancang skema permodalan berbasis pinjaman lunak tanpa bunga dan tanpa agunan bagi UMKM di wilayahnya.

“Kalau beban bunga dan jaminan bisa dihilangkan, pelaku UMKM akan punya ruang lebih luas untuk bertumbuh. Ini penting agar ekonomi lokal bisa berkembang dari bawah,” tambahnya.

Sumadi menyebutkan alasan Balikpapan menjadi lokasi studi karena kota ini dinilai memiliki keunggulan infrastruktur, konektivitas yang baik dengan bandara, serta kultur birokrasi yang pro-UMKM.

Kunjungan ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi DPRD Berau untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih konkret. Mulai dari penguatan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, hingga skema bantuan modal yang realistis dan tepat sasaran. (Adv)