Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Banjir kembali melumpuhkan sejumlah wilayah di Kota Samarinda, termasuk kawasan Loa Janan Ilir. Tak hanya merendam permukiman, genangan air juga memutus akses jalan utama seperti di Jalan HM Rifadin, menimbulkan kemacetan panjang, dan mendorong pembukaan dapur umum di beberapa titik. DPRD Kalimantan Timur pun angkat bicara, mendesak keterlibatan aktif pemerintah provinsi dalam penanganan bencana ini.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut banjir kali ini hampir melanda seluruh wilayah kota, termasuk daerah pinggiran. Ia meminta agar Pemprov Kaltim tidak tinggal diam.

“Ini kan banjir nih, hampir seluruhnya kena. Bahkan di pinggiran juga terdampak. Ada jalan yang sampai putus di HM Rifadin, jadi akses timbul kemacetan panjang. Sampai sekarang pun masih macet, dapur umum masih aktif di beberapa lokasi seperti Loa Janan. Itu salah satu yang terparah,” ujar Darlis. Rabu, (14/5/2025).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, bencana ini bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan akumulasi dari berbagai persoalan struktural, termasuk dugaan dampak dari aktivitas pertambangan di kawasan hulu.

“Ya, curah hujan memang tinggi, hampir seluruh Kalimantan Timur terdampak. Tapi kita juga tak bisa tutup mata terhadap aktivitas di daerah-daerah hulu, seperti tambang. Samarinda ini kan berada di daerah aliran sungai, jadi air dari luar kota juga ikut mengalir deras ke sini. Debit air yang masuk luar biasa besarnya,” ucapnya.

Darlis menilai banjir yang terjadi mencerminkan persoalan sistemik yang tak bisa ditangani oleh Pemerintah Kota Samarinda sendirian. Ia menekankan perlunya pendekatan lintas sektor dan lintas kewenangan untuk mencari solusi.

“Kita prihatin, dan ini bukan hanya persoalan Pemerintah Kota Samarinda semata. Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi harus menjadikan ini sebagai perhatian utama karena dampaknya sudah meluas ke berbagai kabupaten dan kota,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa perbaikan sistem drainase, pengendalian alih fungsi lahan, hingga evaluasi perizinan tambang perlu masuk dalam agenda prioritas Pemprov Kaltim. Penanganan banjir, menurutnya, tidak bisa lagi hanya bersifat reaktif.

“Kondisi Samarinda sekarang itu multi-efek. Cuacanya ekstrem, wilayah terdampaknya luas, aliran sungainya besar, dan banyak faktor lain. Karena itu, kita perlu solusi jangka panjang, bukan hanya tanggap darurat sesaat,” tutur Darlis.

Ia pun mendesak agar Pemprov Kaltim segera merumuskan skema penanganan komprehensif untuk mengantisipasi bencana serupa ke depan.

“Ini ibu kota provinsi, pusat aktivitas. Tidak bisa dibiarkan terus-menerus seperti ini. Kalau semua daerah sekitar hujan deras, otomatis Samarinda jadi muara airnya. Maka wajar kalau banjir jadi luar biasa, tapi kita juga harus siapkan antisipasi luar biasa,” tandasnya. (ADV)