Loadingtea

NUSSA.CO, PPU — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kamis (27/3/2025), bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU.

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Bupati Abdul Waris Muin, anggota DPRD Provinsi Kaltim Daerah Pemilihan PPU-Paser, pimpinan dan anggota DPRD PPU, serta jajaran Forkopimda dan kepala SKPD. Hadir pula Kepala Bappeda Provinsi Kaltim sebagai narasumber utama, serta pejabat Bappedalitbang dari Balikpapan, Paser, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara yang mengikuti secara daring. Berbagai elemen masyarakat juga turut hadir, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, keolahragaan, dan LSM.

Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menekankan pentingnya menyusun dokumen RPJMD dan RKPD yang sistematis, terarah, terpadu, serta responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, khususnya dalam konteks PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kita telah memasuki tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026. Kami ingin kedua dokumen ini menjadi struktur pembangunan yang terarah untuk lima tahun ke depan,” ujar Mudyat.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus dimulai dari perencanaan yang baik dan realistis, dengan pemilahan yang jelas antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. “Kami ingin ada jadwal dan target yang jelas, serta evaluasi berkala untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana. Kewajiban pusat, provinsi, dan daerah harus dipisahkan agar tidak terjadi tumpang tindih,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran daerah dan pentingnya strategi inovatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, PPU mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan kawasan IKN untuk mempercepat pembangunan daerah. “APBD kita terbatas, jadi perlu ada strategi yang tepat. Kita harus cerdas, inovatif, dan kolaboratif. Kehadiran IKN adalah peluang besar yang harus kita tangkap bersama untuk kemajuan PPU,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik antara eksekutif, legislatif, maupun masyarakat sipil, dalam membangun fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pembangunan ini bukan untuk individu atau kelompok tertentu, tapi untuk semua masyarakat. Mari kita bersatu dan bergandengan tangan demi Penajam Paser Utara yang lebih baik dan berdaya saing,” tandasnya.

Dalam sesi tersebut, Bupati juga mengajak seluruh peserta forum untuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap rancangan awal RPJMD dan RKPD. Ia berharap, dokumen ini dapat menjadi acuan bersama, sekaligus instrumen pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan.

“Keberhasilan pembangunan PPU adalah keberhasilan kita bersama. Mari kita kaji dengan seksama dan berikan masukan agar arah pembangunan kita tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tutup Mudyat.

Forum ini menjadi wadah penting bagi seluruh komponen daerah untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta menyamakan visi pembangunan yang inklusif, realistis, dan progresif. Momentum ini juga diharapkan menjadi langkah awal untuk transformasi PPU menjadi daerah unggulan dan berdaya saing di kawasan Kalimantan Timur. (Adv/DIskominfoPPU)