Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan program-program yang diusung oleh Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik di Gedung DPR/MPR RI.

Program-program tersebut diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan akses layanan dasar.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan bahwa meskipun ia belum mengetahui secara rinci mengenai program-program tersebut, ia memastikan bahwa program ini akan berdampak positif bagi masyarakat secara luas.

“Meskipun saya belum melihat secara detail program tersebut, yang jelas, program ini akan menyentuh masyarakat secara luas,” ujarnya, Kamis 24 Oktober 2024.

Alwi juga menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan implementasi program nasional di daerah.

Alwi menambahkan bahwa Kota Balikpapan mendukung kebijakan yang diusung oleh pemerintahan baru, termasuk program makan siang gratis bagi peserta didik di sekolah.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

“Program makan siang gratis ini merupakan bagian dari prioritas pemerintah pusat untuk memperkuat kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas,” jelasnya.

Program ini juga bertujuan untuk memastikan perlindungan tumbuh kembang anak dengan pemenuhan gizi yang cukup.

Program besar ini sudah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun. Meski demikian, Alwi menekankan bahwa DPRD Kota Balikpapan akan bersikap wait and see sambil menunggu rincian lebih lanjut mengenai mekanisme program tersebut.

“Kami masih menunggu rincian mekanisme dari program ini. Saat ini, kami bersikap wait and see,” tuturnya.

Alwi juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program nasional di Balikpapan sangat bergantung pada dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jika hanya mengandalkan APBD Kota Balikpapan, anggarannya masih pas-pasan,” tambahnya. Meskipun demikian, DPRD Kota Balikpapan siap mendukung program pemerintah pusat jika alokasi anggaran untuk Balikpapan disetujui.

Sebagai kota aglomerasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan telah merasakan berbagai dampak dari pembangunan IKN, baik positif maupun negatif. Alwi menyebutkan bahwa salah satu dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Namun, di sisi lain, terdapat dampak negatif berupa peningkatan kemacetan lalu lintas. “Untuk mengatasi kemacetan, Balikpapan sangat memerlukan pembangunan jalan layang, dan itu tentu membutuhkan dukungan dana dari APBN,” jelasnya.

Dengan kesiapan DPRD Kota Balikpapan untuk selaras dengan program-program pemerintahan baru, diharapkan dapat memaksimalkan manfaat bagi masyarakat Balikpapan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. (*/ADV/DPRD Balikpapan/her).