DPRD Kaltim Bahas Strategi Ekspor Ikan, Ananda Moeis Dorong Standarisasi Produk dan Budidaya Ikan Lokal
NUSSA.CO, SAMARINDA — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim di Ruang VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.
Rapat tersebut membahas pemantauan program kerja strategis di sektor kelautan dan perikanan, khususnya menyangkut tantangan ekspor ikan Kaltim tahun 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, serta Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra.
Anggota Komisi II lainnya seperti Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih, dan Sigit Wibowo juga hadir dalam forum tersebut. Selain itu, perwakilan dari Badan Mutu KKP Kalimantan Timur dan Badan Karantina Indonesia turut memberikan masukan.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan ekspor hasil perikanan menjadi sorotan, antara lain penurunan laju pertumbuhan ekspor akibat tingginya bea masuk di negara tujuan, kualitas SDM nelayan dan pelaku usaha yang belum optimal dalam memahami sistem jaminan mutu, hingga kesulitan dalam mendapatkan nomor registrasi produk di pasar luar negeri.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan perlunya peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar internasional.
“Peningkatan kualitas dan standarisasi produk perikanan harus menjadi prioritas agar produk kita bisa masuk ke pasar Amerika dan Eropa,” ujar Ananda, Senin (21/4/2025).
Ia juga mendorong agar potensi ikan lokal dijadikan produk unggulan Kaltim yang dipromosikan secara aktif dalam berbagai pameran dan ekshibisi. Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan seiring dengan upaya pelestarian ekosistem laut.
“Kita harus mulai membudidayakan ikan lokal secara serius. Selain untuk memperkuat identitas produk Kaltim, ini juga penting agar kita tetap menjaga ekosistem dan lingkungan kelautan,” tegas Ananda.
RDP ini menjadi bagian dari upaya Komisi II DPRD Kaltim dalam memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah yang berorientasi ekspor. (ADV)
Tinggalkan Balasan