Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari Gubernur Kalimantan Timur terkait rencana kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Jawa Barat di bidang ketahanan pangan. Meskipun wacana tersebut telah beredar di internal pemerintah daerah, DPRD belum mendapatkan informasi maupun dokumen resmi.

“Ya, itu lagi dijajaki oleh Pak Gubernur. Tapi secara langsung Pak Gubernur belum menyampaikan kepada Dewan. Jadi sampai saat ini kami di DPRD belum menerima informasi atau dokumen resmi terkait rencana kerja sama tersebut,” ujar Hasanuddin. Selasa, (20/5/2025).

Hasanuddin yang juga politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan tanggapan substansial sebelum ada penjelasan formal dari Gubernur Kaltim. Ia menyarankan agar pertanyaan teknis terkait kerja sama tersebut langsung ditujukan kepada pihak eksekutif.

“Bagusnya dipertanyakan dulu ke Pak Gubernur, karena kami di Dewan belum ada komunikasi. Tapi dalam waktu dekat ini, kita ada rencana rapat koordinasi dengan Pak Gubernur,” ujarnya.

Rapat koordinasi antara DPRD dan Gubernur Kaltim dijadwalkan akan digelar Kamis mendatang, setelah sejumlah agenda kedewanan selesai. Dalam forum tersebut, Hasanuddin menyebut pihaknya baru akan bisa memberikan sikap dan evaluasi lebih lanjut terhadap rencana kerja sama antar provinsi itu.

“Kalau tidak ada halangan, mohon maaf, hari Kamis kita akan koordinasi. Baru nanti bisa kami jawab secara pasti apa isi dan bentuk kerja sama itu, termasuk apakah akan berdampak positif terhadap ketahanan pangan Kaltim,” ungkapnya.

Meski demikian, DPRD Kaltim pada prinsipnya mendukung segala bentuk langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan. Namun, Hasanuddin menekankan pentingnya transparansi, skema yang jelas, dan koordinasi antar lembaga, apalagi jika menyangkut anggaran dan kepentingan publik.

“Prinsipnya kami di DPRD siap mendukung, asal memang kerja sama itu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kaltim. Apalagi kalau bicara soal ketahanan pangan, itu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.

Ia juga mengingatkan agar kerja sama antar provinsi tersebut tidak bersifat timpang atau menguntungkan salah satu pihak saja. Evaluasi menyeluruh dan hitung-hitungan teknis tetap harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis seperti ini. (ADV)