Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Kritik tajam terhadap pola perbaikan jalan nasional di Kalimantan Timur kembali dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Legislator asal Kutai Barat dan Mahakam Ulu itu menilai pendekatan tambal sulam yang selama ini diterapkan hanya memperburuk kualitas infrastruktur, terutama di ruas strategis Barong Tongkok–Mentiwan.

“Kondisinya tidak pernah benar-benar pulih. Diperbaiki sebentar, rusak lagi. Ini karena perbaikannya setengah hati dan tidak menyeluruh,” ujar Ekti, Sabtu (24/5/2025).

Menurut Ekti, proyek jalan nasional di wilayah pedalaman kerap dilakukan secara parsial dan tidak menyentuh akar persoalan. Perbaikan hanya dilakukan pada titik-titik tertentu sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanpa mempertimbangkan kondisi riil lapangan dan kebutuhan masyarakat yang mengandalkan jalur tersebut sebagai satu-satunya akses utama.

Ekti mendesak pemerintah pusat, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), agar menghentikan praktik tambal sulam dan beralih ke skema kontrak multiyears. Skema ini dinilainya lebih efektif untuk wilayah dengan tantangan geografis seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Ia menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp900 miliar untuk ruas Barong Tongkok–Mentiwan yang akan digarap secara bertahap pada periode 2025–2027.

“Kita tidak punya alternatif lain. Maka, kalau perbaikannya asal-asalan, masyarakat kami yang paling menderita,” ucapnya.

Ruas Barong Tongkok–Mentiwan adalah satu-satunya jalur nasional yang menghubungkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu—dua kabupaten yang belum terhubung dengan jalan provinsi. Dengan kata lain, jalan nasional ini menjadi urat nadi logistik dan mobilitas masyarakat di pedalaman Kaltim.

Selain jalur tersebut, Ekti juga menyebut beberapa ruas lain yang perlu masuk dalam prioritas nasional, seperti Simpang Blusu, Simpang Damai, SP1–Muara Gusi, dan Muara Gusi–Simpang Kalteng. Namun, ia menekankan bahwa perhatian utama harus tetap tertuju pada jalur utama Barong Tongkok–Mentiwan.

Ekti berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal melalui jalur legislatif. Ia meminta agar prinsip keadilan pembangunan benar-benar dijalankan oleh pemerintah pusat.

“Ini soal keadilan pembangunan. Jangan biarkan masyarakat pedalaman terus tertinggal hanya karena infrastruktur tak kunjung layak,” tutupnya. (ADV)