Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Rencana pembangunan dua paket jalan dan jembatan menuju Bandara APT Pranoto kembali tertunda. Proyek senilai Rp410 miliar dari Simpang Ringroad 4 ke bandara itu diputuskan ditangguhkan menyusul kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2025.

“Kami masih menunggu arahan dari RPJMB. Sementara ini proyek dipending,” ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim, Hariadi Purwatmoko. Rabu, (21/5/2025).

Padahal, tahapan pembebasan lahan untuk ruas Bayur dan Batu Besaung telah rampung. Proyek ini sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi percepatan akses ke bandara serta pengurai kemacetan di jalur eksisting. Namun, keterbatasan fiskal memaksa penundaan pelaksanaan proyek hingga setidaknya 2026.

Dalam rapat itu, Hariadi juga memaparkan kondisi jalan provinsi di Kaltim. Hingga akhir 2024, sekitar 82 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap. Pemerintah menargetkan kondisi jalan mantap bisa mencapai 100 persen pada 2027.

Namun, Hariadi menegaskan perawatan jalan menjadi tantangan utama. “Kalau tidak dirawat rutin, aspal bisa cepat rusak, apalagi saat musim hujan,” ucapnya.

Sebagai contoh, ia menyebut kerusakan parah di wilayah Berau yang sempat memutus akses jalan utama. Penanganan sementara dilakukan dengan pemasangan box culvert oleh UPTD 3.

Soal lahan, koordinasi dengan pemerintah kota dan kelurahan terus dilakukan untuk proyek-proyek lanjutan. Beberapa ruas yang menanti tindak lanjut adalah Harun Nafsi–Palaran dan akses sekitar Big Mall. Ruas Jembatan Mahakam hingga Mahulu kini juga berstatus jalan provinsi dan direncanakan dikembangkan pada 2026.

Di sisi lain, Komisi III DPRD Kaltim menyoroti minimnya alokasi anggaran pemeliharaan jalan, terutama di wilayah kerja UPTD 2 yang mencakup Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat.

“Dari Rp28 miliar anggaran, Rp10 miliar habis untuk BBM. Sisanya cuma Rp18 miliar untuk tiga wilayah,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi.

Ia menilai besarnya kebutuhan perawatan tidak sebanding dengan kemampuan anggaran saat ini. Bahkan, menurut dia, sejumlah pekerjaan masih harus diswakelola dan menyewa alat berat dalam kondisi darurat.

“Kalau sudah begitu, bagaimana bisa optimal? Bahkan banyak pekerjaan masih harus diswakelola dan sewa alat berat saat darurat,” tambah Subandi.

Ia mendesak pemerintah provinsi untuk memperjuangkan tambahan anggaran infrastruktur dalam APBD mendatang. “Ini seperti pasien yang baru ditangani setelah sekarat. Kita tidak bisa terus menunggu darurat untuk bertindak,” tandasnya. (ADV)