Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Rencana pembangunan jalan lingkar di Kota Bontang kembali mencuat dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang digelar Pemerintah Kota Bontang.

Proyek ini dirancang untuk menghubungkan Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan Bontang Kuala serta Selambai di Loktuan hingga kawasan Tanjung Limau.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana tersebut. Ia menilai pembangunan jalan lingkar memiliki nilai strategis yang signifikan, baik dari sisi konektivitas antarwilayah maupun potensi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

“Jalan lingkar harus masuk dalam RPJMD. Jika sudah masuk, kami di DPRD provinsi bisa kawal karena kami bagian dari Badan Anggaran (Banggar). Kalau bisa, ini menjadi prioritas,” ujar Agusriansyah. Selasa, (20/5/2025).

Menurut politisi yang juga dikenal vokal dalam isu infrastruktur dan pembangunan wilayah pesisir ini, akses jalan yang memadai akan menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di Bontang, termasuk meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

“Pembangunan di Kota Bontang sejauh ini sudah cukup bagus, hanya saja masih kekurangan dari sisi dukungan fiskal seperti PAD. Maka pembangunan infrastruktur ini bisa menjadi salah satu pemicunya,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang telah menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk proyek jalan lingkar ini. Berdasarkan estimasi awal, proyek akan membutuhkan pembebasan lahan seluas 5,5 hektare, dengan nilai anggaran mencapai Rp17 miliar.

Adapun panjang trase jalan yang direncanakan dari Tanjung Laut Indah ke Bontang Kuala mencapai 2,8 kilometer. Jalan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota dan membuka akses baru ke kawasan wisata pesisir yang selama ini sulit dijangkau.

Jika berhasil masuk dalam RPJMD Kota Bontang, proyek ini berpeluang besar untuk diusulkan ke tingkat provinsi, baik untuk dukungan pendanaan maupun sinergi lintas sektoral. Agusriansyah menekankan pentingnya konsistensi antarlevel pemerintahan dalam merealisasikan proyek infrastruktur strategis seperti ini.

“Kuncinya ada di perencanaan yang matang dan keberanian pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas. Kalau sudah masuk RPJMD, DPRD provinsi bisa ambil bagian dalam memperjuangkannya di APBD,” ucapnya.

Dengan dukungan legislatif dan kesiapan dokumen teknis dari pemerintah kota, jalan lingkar Bontang kini memasuki tahap penting untuk diwujudkan dalam waktu dekat. (ADV)