Loadingtea

NUSS.CO, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, meminta seluruh perusahaan, khususnya di sektor pertambangan batubara, menyelaraskan program bantuan pendidikan mereka dengan kebijakan GratisPoll milik Pemerintah Provinsi Kaltim. Tujuannya, agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran.

“Apabila pemerintah sudah memberikan bantuan uang kuliah, baju seragam, atau buku-buku, perusahaan memberikan bantuan berupa uang saku, atau pemondokan,” ujar Darlis dalam pertemuan Komisi IV DPRD Kaltim dan manajemen PT Indominco Mandiri (IMM) di Tanjung Santan. Senin, (19/5/2025).

PT IMM merupakan anak usaha dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan telah beroperasi di Kalimantan Timur sejak tahun 2000. Dengan konsesi yang kini mencapai 25.121 hektare, perusahaan ini memiliki area operasional di tiga wilayah: Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. Izin operasinya akan berakhir pada 2030.

Dalam forum tersebut, Komisi IV menekankan tiga isu strategis kepada PT IMM: komitmen terhadap lingkungan hidup, implementasi CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta persoalan ketenagakerjaan. Ketiganya dianggap semakin krusial karena PT IMM telah memasuki fase pascatambang sejak awal 2025.

“Ke-3 hal tersebut menjadi semakin penting dibahas, mengingat di tahun 2025 ini, PT IMM sudah memulai kegiatan pascatambangnya,” ucap Darlis.

Meski perusahaan kerap mengusung slogan “TAMASYA” atau Tambang Mensejahterakan Rakyat, Darlis menyebut bahwa keluhan masyarakat atas dampak lingkungan tetap mengemuka, terutama dari kelompok seperti Forum Masyarakat Santan Bersatu.

“Pencemaran di darat, laut dan udara, termasuk kondisi sungai Santan yang semakin memprihatinkan,” ucapnya.

Komisi IV meminta agar alokasi dana CSR melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ditingkatkan nilainya dan diarahkan secara lebih tepat guna, mengingat produksi tahunan PT IMM yang mencapai 8–10 juta ton.

“Kita minta PT IMM agar lebih bersinergi dengan program pemerintah,” ungkap Darlis.

Terkait program beasiswa yang selama ini dijalankan perusahaan, Komisi IV mengingatkan agar tidak terjadi duplikasi anggaran dengan GratisPoll, dan justru lebih diarahkan ke kebutuhan nyata siswa dan mahasiswa.

“Misal bantuan perusahaan untuk ‘living cost’ siswa/mahasiswa,” tambahnya.

Dalam isu ketenagakerjaan, Komisi IV juga membahas pola rekrutmen dan sumber tenaga kerja. PT IMM disarankan agar lebih aktif mengadakan pelatihan terapan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, khususnya dari wilayah ring 1.

“PT IMM disarankan lebih menggiatkan pelatihan-pelatihan terapan dalam rangka meng-upgrade potensi ketenagakerjaan, terkhusus dalam wilayah ring-1 perusahaan,” tuturnya.

Pihak manajemen PT IMM, menurut Darlis, menyatakan kesiapannya menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Komisi IV DPRD Kaltim.

“Sebelum pertemuan ditutup, kami bersepakat, kelak akan kembali ada forum untuk mengevaluasi komitmen-komitmen PT IMM,” tandasnya. (ADV)