Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menurunkan ongkos ibadah haji agar lebih murah dibanding Malaysia disambut positif di daerah. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyebut inisiatif itu sebagai sinyal kuat bahwa negara hadir secara nyata bagi umat.

“Sudah waktunya pelayanan haji dikelola dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan transparan,” UJAR Damayanti, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim. Kamis, (8/5/2025).

Pernyataan Damayanti ini merespons data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 yang mencapai Rp 89,41 juta per jemaah. Dari jumlah itu, sekitar 50 persen dibebankan langsung kepada calon haji. Sebagai pembanding, pemerintah Malaysia hanya memungut biaya sekitar Rp 36 juta hingga Rp 53 juta, tergantung golongan pendapatan, berkat skema subsidi yang lebih besar.

Menurut Damayanti, kesenjangan tersebut menandakan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola haji nasional. Ia menyebut bahwa rencana pemerintah membangun perkampungan haji di Mekkah patut diapresiasi, karena dinilai dapat menekan biaya akomodasi yang selama ini menjadi salah satu komponen termahal dalam BPIH.

Namun demikian, Damayanti menegaskan bahwa langkah efisiensi itu harus disertai penguatan sistem pengawasan dan perbaikan pelayanan jemaah. Ia menyoroti masih banyaknya calon haji yang menunggu belasan tahun, namun tidak mendapatkan pelayanan yang layak saat waktunya berangkat tiba.

“Banyak jemaah kita yang berangkat setelah menunggu belasan tahun, tetapi pelayanan yang mereka dapatkan jauh dari memuaskan. Ini masalah sistemik,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong agar rencana pembentukan Badan Pengelola Haji (BP Haji) tidak hanya dipusatkan di Jakarta, tetapi juga menjangkau hingga ke daerah-daerah. Tujuannya agar pelayanan haji menjadi lebih dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan umat di tingkat lokal.

“Jangan lagi jemaah hanya dijadikan objek kebijakan. Sudah waktunya mereka dilibatkan dalam penyusunan standar pelayanan,” tegas Damayanti.

Ia berharap reformasi penyelenggaraan haji yang diusung pemerintahan baru tidak berhenti sebagai wacana politik semata. Menurutnya, perubahan harus terwujud dalam sistem layanan haji yang lebih adil, efisien, dan bermartabat bagi seluruh calon tamu Allah. (ADV)