Loadingtea

NUSSA.COM, SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha sektor perhotelan di Kalimantan Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan signifikan pada tingkat hunian hotel dan aktivitas sektor pariwisata selama Maret 2025.

Kepala BPS Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, mencatat, tingkat hunian hotel pada Maret hanya menyentuh angka 36,43 persen. Penurunan ini jauh lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang masih di kisaran 53 persen.

“Dampaknya cukup besar, karena kegiatan pemerintahan biasanya menjadi penyumbang utama bagi okupansi hotel-hotel berbintang,” ucap Yusniar. Minggu, (11/5/2025).

Yusniar juga membandingkan kondisi ini dengan masa pandemi Covid-19, di mana okupansi hotel juga terjun bebas akibat pembatasan kegiatan. Ia menyebutkan, rata-rata lama menginap tamu pada Maret 2025 hanya 1,45 hari. Tamu mancanegara tercatat tinggal lebih lama, yakni 2,11 hari, sedangkan wisatawan domestik hanya 1,44 hari.

Jumlah perjalanan wisata nusantara juga ikut terdampak. Pada Maret 2025, hanya tercatat 1.119.378 perjalanan atau turun menjadi indeks 8,33. Namun bila dibandingkan dengan Maret 2024, jumlah ini masih meningkat sebesar 15,94 persen.

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha, menilai pasar utama hotel di Samarinda berasal dari instansi pemerintah. Ia menyebut, efisiensi anggaran yang memotong kegiatan rapat dan pertemuan secara langsung menggerus pendapatan hotel.

“Efisiensi ini luar biasa sekali dampaknya kepada sektor perhotelan di Samarinda. Market utama hotel adalah pemerintah, dengan menyediakan ruang rapat. Sekitar 50 hingga 70 persen pendapatan hotel bergantung pada segmen ini,” ucapnya.

Kondisi ini turut menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi II, Nurhadi Saputra, mengkritik kebijakan efisiensi yang dianggap memperparah tekanan ekonomi di daerah.

“Kalau saya pribadi tidak setuju dengan efisiensi, dampaknya terlalu meluas. Banyak profesi lain yang terdampak karena sektor ekonomi ikut melemah,” ungkapnya.

Nurhadi menyebut pembatasan kegiatan aparatur sipil negara (ASN) dan pemangkasan anggaran telah mengurangi volume kunjungan tamu ke hotel, termasuk di kota-kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN), seperti Balikpapan dan Samarinda.

“Semakin jarang tamu berkunjung, ya otomatis PAD kota semakin terasa anjloknya,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan, jika situasi ini dibiarkan, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan dan pariwisata bisa meningkat. Legislator itu mendorong pemerintah pusat agar membuat penyesuaian kebijakan secara selektif.

“Kita perlu solusi konkret agar ekonomi daerah terus bergerak. Jangan sampai kebijakan efisiensi mengorbankan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Tentu pemerintah mesti toleransi terhadap sektor–sektor rentan,” pungkasnya. (ADV)