Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- DPRD Kalimantan Timur mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas, meski kondisi fiskal daerah tengah mengalami tekanan.

Peringatan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, yang menegaskan bahwa pendidikan memiliki kaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia sehingga tidak boleh menjadi sasaran pemangkasan anggaran.

Makmur menekankan bahwa ketentuan alokasi minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan dalam APBD merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar.

“Pos pendidikan harus tetap berada di urutan teratas dalam penganggaran. Ini komitmen yang sudah disepakati bersama,” ujarnya.

Menurutnya, angka 20 persen bukan sekadar aturan administratif, melainkan bentuk keseriusan negara dalam menyiapkan generasi masa depan. Karena itu, DPRD selalu melakukan pengecekan ketat untuk memastikan persentase tersebut terpenuhi saat pembahasan anggaran.

Ia juga mengingatkan agar setiap program pendidikan disusun secara realistis, menyesuaikan kemampuan fiskal daerah untuk menghindari proyek yang mandek di tengah jalan.

“Jangan sampai membuat program yang tidak sebanding dengan kemampuan anggaran. Itu hanya akan menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.

Makmur menambahkan, program yang tidak dapat dituntaskan dalam satu tahun anggaran dapat dilanjutkan secara bertahap asalkan pemerintah tetap konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ia menilai, masyarakat semakin kritis dalam memantau kebijakan publik, sehingga pemerintah harus memastikan setiap keputusan anggaran tepat sasaran dan tidak menimbulkan persepsi negatif.

[AH|DPRDKaltim|Adv]