Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dinilai berdampak luas terhadap sektor ekonomi daerah, terutama industri perhotelan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, meminta agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut, khususnya terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan belanja Alat Tulis Kantor (ATK).

“Kalau saya secara pribadi tidak terlalu setuju dengan efisiensi ini, karena dampaknya terlalu meluas. Kita tahu banyak profesi di Indonesia yang tergantung dengan sektor ekonomi,” ujar Nurhadi. Kamis, (1/5/2025).

Nurhadi menyebut pemangkasan anggaran dinas turut menggerus tingkat hunian hotel yang selama ini banyak bergantung pada kegiatan pemerintahan.

“Hampir 70 persen bisnis ini kan bergantung pada kegiatan pemerintahan,” ucapnya.

Menurutnya, hal ini tidak hanya berdampak pada pengusaha perhotelan, tetapi juga akan berimbas pada pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak perhotelan.

Ia mencontohkan daerah-daerah dengan pendapatan terbatas seperti Jambi, yang turut terdampak oleh berkurangnya aktivitas perjalanan dinas.

“Bayangkan bagaimana daerah tersebut bisa mendompleng pendapatannya,” ungkap Nurhadi.

Ia berharap pemerintah pusat dapat lebih fleksibel dan memberikan solusi alternatif agar roda ekonomi tetap bergerak, salah satunya dengan menyesuaikan harga layanan dengan pagu anggaran yang tersedia.

“Kalau saya berharap pemerintah mempunyai solusi meningkatkan kunjungan dengan tawaran mungkin harga yang lebih rendah sesuai dengan pagu mereka dan juga pemerintah pusat lebih melonggarkan,” tandasnya. (ADV)