Fraksi PKB – Hanura Tekankan Pengawasan Ketat dalam Kemudahan Investasi
NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Fraksi PKB yang berkoalisi dengan Hanura dan Demokrat di DPRD Balikpapan menegaskan bahwa kemudahan investasi harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan pada Selasa (11/2/2025).
Wakil Ketua Fraksi PKB, Muhammad Hamit, menyoroti pentingnya percepatan perizinan investasi tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku. Menurutnya, langkah ini tidak hanya menarik investor tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah. “Kami mendorong pemerintah untuk menyederhanakan persyaratan investasi. Proses perizinan yang cepat akan mendorong masuknya investasi yang lebih besar ke Balikpapan,” ujarnya.
Namun, Hamit menegaskan bahwa kemudahan investasi tidak boleh mengabaikan aspek pengawasan. Ia meminta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk tidak berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. “Kemudahan investasi tidak boleh mengabaikan pengawasan. Pemerintah harus mengontrol setiap proses perizinan, operasional usaha, kepatuhan pajak, serta dampak ekonomi dan lingkungan,” tegasnya.
Fraksi PKB juga mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Setiap pelaku usaha dan investor, baik lokal maupun asing, harus tunduk pada aturan yang berlaku tanpa pengecualian. “Kami menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan tanpa tebang pilih. Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan aturan agar investasi yang masuk benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, fraksi gabungan ini menilai bahwa peluang usaha dan investasi di Balikpapan harus dimaksimalkan demi kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Mereka berharap investasi yang masuk dapat mendorong Balikpapan menjadi kota modern yang tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. “Kami ingin Balikpapan menjadi kota modern yang ramah investasi tetapi tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Hamit.
Dengan pengesahan Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, DPRD Balikpapan berharap agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Adv)
Tinggalkan Balasan