Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap proyek pembangunan yang berlangsung di wilayah Kaltim. Ia mengingatkan bahwa lemahnya kontrol terhadap proyek-proyek infrastruktur berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kalau tidak diawasi secara serius, proyek-proyek ini bisa menjadi ancaman bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Jangan sampai kita baru bertindak setelah terjadi kerusakan,” ujar Hasanuddin. Kamis, (8/5/2025).

Politikus Golkar yang akrab disapa Hamas ini menyoroti kecenderungan banyak proyek yang berjalan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menurutnya, aspek lingkungan semestinya menjadi pertimbangan utama sejak awal perencanaan proyek.

Ia mendesak agar perangkat daerah, khususnya dinas teknis dan tim pengawas lapangan, tidak lengah dalam melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap aktivitas pembangunan.

“Pengawasan itu tugas bersama. Pemerintah daerah tidak boleh lengah, karena dampaknya bisa jangka panjang,” ujarnya.

Hasanuddin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata pada hasil fisik, namun juga pada seberapa besar upaya menjaga keseimbangan ekologis selama proses berlangsung. Ia mencontohkan pentingnya keberadaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus disusun dengan serius dan bukan sekadar formalitas.

“AMDAL harus digunakan sebagai alat kendali, bukan hanya syarat kertas. Kalau dikerjakan asal-asalan, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar lokasi proyek, untuk ikut melakukan pengawasan langsung. Partisipasi publik, kata Hamas, bisa menjadi benteng awal dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Ia berharap pengawasan terhadap pembangunan di Kaltim ke depan tidak hanya fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

“Pembangunan itu harus adil dan berkelanjutan. Kita tidak boleh hanya kejar target, tapi lupa dampaknya,” pungkasnya. (ADV)