Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Sejumlah persoalan krusial seperti kebutuhan drainase, pembebasan lahan proyek tol, hingga akses pendidikan dan pekerjaan mencuat dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 yang digelar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, pada Kamis, 24 April 2025.

Kegiatan reses yang berlangsung di halaman Masjid Miftahul Janah RT 17 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, ini juga dihadiri perwakilan dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPR), serta pihak Kecamatan Balikpapan Utara.

Dalam sambutannya, Najib menegaskan bahwa reses merupakan jembatan penting untuk mempertemukan suara rakyat dengan para pembuat kebijakan. Ia menilai, banyak keluhan masyarakat yang selama ini belum tersampaikan secara formal karena minimnya akses. “Reses ini menjadi ruang terbuka agar setiap aspirasi warga bisa diakomodasi dan diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah,” kata Najib.

Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari permintaan pembangunan drainase yang lebih layak, pelebaran jalan, hingga pemasangan air baku PDAM untuk memperbaiki layanan air bersih di kawasan Karang Joang. Persoalan terkait rekrutmen pegawai di PTMB juga disorot warga yang menginginkan transparansi dan pemerataan kesempatan.

Isu lahan juga menjadi perhatian utama. Warga mengeluhkan tentang tanah milik mereka yang dipinjam untuk proyek tol, namun hingga kini belum dikembalikan atau dibebaskan oleh pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, adanya status zona hijau di beberapa wilayah dinilai menghambat proses pemecahan sertifikat tanah warga.

Warga turut mengusulkan dukungan akses pemuda lokal untuk bekerja di perusahaan sekitar Jalan PDAM, bantuan pendidikan untuk sekolah binaan Mariati Cempaka 2, serta peningkatan fasilitas di SD kawasan Karang Joang.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Najib menyatakan akan menginventarisasi seluruh aspirasi yang disampaikan. Ia juga meminta warga menyiapkan dokumen pendukung, khususnya terkait persoalan lahan, agar dapat dikawal lebih lanjut hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi. “Semua aspirasi ini akan kami catat dan kami perjuangkan. Untuk masalah lahan, saya minta berkas-berkas disiapkan. Insya Allah, kami bantu kawal sampai ke provinsi,” tegasnya.

Reses ini menegaskan komitmen DPRD Kota Balikpapan untuk merespons kebutuhan riil masyarakat, serta memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. (Adv)