Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memperkuat efisiensi pengelolaan anggaran daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik, menanggapi sorotan fraksi-fraksi DPRD dalam sidang paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Kamis (10/7/2025) di Hotel Gran Senyiur.

Wakil Wali Kota H. Bagus Susetyo, mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud, menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum legislatif di hadapan 27 anggota DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Yono Suherman. Bagus menekankan bahwa sinergi lintas OPD menjadi kunci utama untuk memastikan efektivitas pengelolaan anggaran serta percepatan pembangunan daerah.

Menanggapi sorotan Fraksi NasDem soal Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, Pemkot menegaskan bahwa pelaksanaan mengikuti regulasi nasional, melibatkan berbagai OPD, dan membuka posko pengaduan di Ombudsman. Selain itu, Pemkot menyediakan akses gratis di 13 sekolah swasta untuk memastikan kesempatan pendidikan lebih merata bagi masyarakat.

Sorotan lain yang dibahas meliputi rendahnya realisasi belanja sosial sebesar 65,76%, tingginya SILPA 2024 senilai Rp614,74 miliar, serta kendala distribusi air bersih. Menurut Pemkot, kendala tersebut muncul akibat faktor teknis seperti gagal lelang, efisiensi anggaran, serta dampak fenomena El Nino yang memengaruhi pasokan air.

Fraksi PDIP menyoroti tindak lanjut rekomendasi BPK yang baru terealisasi 79,41%. Pemkot berkomitmen menyelesaikan sisa rekomendasi pada semester II 2025, termasuk mengatasi kekurangan guru melalui rekrutmen Kontrak Kerja Individu (KKI).

Pemerintah kota juga menegaskan prioritas pengendalian banjir di DAS Ampal meski terkendala biaya pembebasan lahan yang diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun. Sektor UMKM dan ekonomi kreatif terus didorong melalui revitalisasi pasar, pelatihan, serta digitalisasi agar daya saing produk lokal meningkat.

Sorotan tambahan dari fraksi-fraksi lainnya meliputi pelayanan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), realisasi PAD, dan dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pemkot menegaskan bahwa seluruh masukan akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas anggaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Balikpapan. (Adv/DiskominfoBpp)