Loadingtea

NUSSA.CO, PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk memperkuat upaya daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari di Hotel Aqilah, Kecamatan Penajam, dan melibatkan 50 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin, menyatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan hak-hak anak di berbagai kebijakan pemerintah.

“Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa yang harus kita pastikan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung,” tegas Rozikin.

PPU sebelumnya berhasil mempertahankan predikat Pratama sebagai Kabupaten Layak Anak selama empat tahun berturut-turut, sebelum meningkat menjadi predikat Madya pada 2023. Melalui pelatihan ini, DP3AP2KB menargetkan peningkatan ke predikat Nindya pada tahun mendatang.

Rozikin menjelaskan bahwa ada 24 indikator KLA yang harus dipenuhi untuk mencapai target tersebut, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta lingkungan ramah anak.

“Pelatihan ini adalah salah satu tolak ukur penting dalam evaluasi sistem pembangunan daerah yang menjamin hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi mereka,” tambahnya.

Pelatihan ini mencakup diskusi mendalam tentang pemenuhan hak anak, strategi pembangunan ramah anak, dan penguatan sistem perlindungan anak di tingkat daerah. Rozikin mengajak semua peserta untuk berperan aktif dalam implementasi kebijakan yang relevan.

“Kami berharap peserta dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk menciptakan program dan kebijakan yang benar-benar mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak di PPU,” ujarnya.

DP3AP2KB juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik untuk anak-anak di PPU.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten PPU untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi. Rozikin menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi lintas sektor dapat membantu PPU mencapai predikat Nindya sekaligus menjadi contoh daerah yang sukses dalam membangun sistem perlindungan anak.

“Kami percaya, dengan kerja sama dan komitmen semua pihak, PPU dapat menjadi daerah percontohan dalam pemenuhan hak anak,” tutupnya. (Adv/DiskominfoPPU)