Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, melayangkan kritik tajam terhadap proyek pembangunan pemecah ombak di Pantai Balikpapan yang dinilainya belum memperhatikan aspek keselamatan bagi pengunjung pantai.

Ia menilai, di tengah pelaksanaan proyek fisik, tidak terlihat adanya langkah antisipatif untuk mencegah potensi kecelakaan atau risiko lain di kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan tersebut.

“Pembangunan pemecah ombak ini yang saya sayangkan sebagai wakil rakyat. Saat proyek berjalan, tidak ada persiapan dari tim pekerja untuk menyelesaikan masalah seperti ini, termasuk langkah penyelamatan,” ucap Nurhadi, Jum’at (18/4/2025).

“Mereka hanya fokus pada pekerjaan tanpa memikirkan kemungkinan risiko yang bisa terjadi,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa Pantai Balikpapan merupakan salah satu destinasi favorit masyarakat, terutama pada akhir pekan. Banyak pengunjung, termasuk dari luar daerah, tidak akrab dengan kondisi pantai dan membutuhkan pengawasan ekstra untuk menjamin keselamatan mereka.

Nurhadi mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balikpapan agar lebih proaktif, terutama dalam memastikan kesiapsiagaan petugas selama proyek berlangsung dan saat jumlah pengunjung meningkat drastis.

“Peringatan untuk BPBD Balikpapan, mereka harus siap dengan segala kemungkinan, terutama saat banyak pengunjung datang. Harus ada pengawasan yang lebih ketat,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan Palang Merah Indonesia (PMI) serta relawan, untuk memperkuat sistem kewaspadaan dan keamanan di kawasan pantai.

“Ya pastinya, sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keselamatan pengunjung pantai,” pungkasnya.

Sebagai langkah konkret, Nurhadi mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna meningkatkan pengamanan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama masa pembangunan proyek.

“Keselamatan harus menjadi prioritas, bukan sekadar pembangunan fisik,” tegasnya. (ADV)