Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Program pendidikan dan kesehatan gratis yang digaungkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud–Seno Aji, melalui kebijakan GratisPol, mendapat apresiasi dari DPRD Kaltim. Namun, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengingatkan bahwa semangat tersebut akan sia-sia jika tidak diikuti dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan merata.

“Semangat GratisPol itu bagus, bagaimana anak-anak kita bisa mengakses pendidikan tanpa terbebani kondisi finansial keluarga. Tapi pendidikan yang adil dan merata itu tidak bisa hanya bicara soal gratis, harus disertai fasilitas yang menunjang,” ujarnya. Rabu, (7/5/2025).

Legislator dari daerah pemilihan Balikpapan ini menyebut, realita di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan dalam dunia pendidikan, termasuk di kota yang ia wakili. Salah satu catatan penting adalah rendahnya angka transisi dari jenjang SMP ke SMA.

“Data terakhir, hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang bisa melanjutkan ke jenjang SMA di Balikpapan. Ini menjadi catatan penting kita bersama,” ungkapnya.

Menurut Damayanti, kondisi tersebut bukan semata soal biaya, tetapi menyangkut terbatasnya ruang kelas, kekurangan tenaga pendidik, dan fasilitas dasar yang belum memadai. Ia menilai, wacana mencetak generasi emas 2045 tidak bisa hanya digantungkan pada aspek pembebasan biaya pendidikan.

“Kita tidak bisa bicara generasi emas 2045 hanya dengan menggratiskan biaya. Sekolahnya juga harus cukup, gurunya harus ada, kualitas pengajarannya juga harus ditingkatkan,” ucapnya.

Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim memperkuat sinergi antarinstansi, terutama antara Dinas Pendidikan, DPRD, dan kalangan swasta, untuk menyusun peta jalan pendidikan yang lebih realistis dan berbasis data.

“Kalau kita bicara pembangunan sumber daya manusia, tidak bisa setengah-setengah. Ini harus komprehensif,” imbuhnya.

Damayanti juga menggarisbawahi pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program GratisPol. Ia menekankan perlunya indikator capaian yang konkret, mulai dari partisipasi siswa, rasio guru-murid, hingga kualitas sarana pendidikan di wilayah pinggiran.

“Gratis itu penting, tapi tidak cukup. Jangan sampai masyarakat kita diberi harapan, tapi tidak ada tempat duduk di ruang kelas untuk anaknya,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Damayanti menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan adalah prasyarat mutlak bagi visi besar Kaltim Emas 2045.

“Kalau hari ini kita salah langkah dalam menyiapkan pendidikan, maka kita juga sedang mengambil risiko besar untuk masa depan Kalimantan Timur,” Pungkas Damayanti. (ADV)