Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmen lembaganya dalam memastikan program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah berjalan tepat sasaran dan menyentuh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Publika di TVRI, pada Kamis, 8 Mei 2025. Acara tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Dinas Sosial hingga kalangan akademisi, yang bersama-sama membahas persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kaltim.

Dalam diskusi yang berlangsung evaluatif tersebut, Ananda menyoroti perlunya melihat lebih jauh di balik angka penurunan kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Kaltim terus menurun tiap tahunnya. Namun, hari ini yang perlu kita evaluasi adalah apakah program-program tersebut sudah menyasar kelompok yang tepat atau belum,” ucapnya. Jum’at, (9/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya diukur dari statistik, tetapi juga dari sejauh mana kelompok rentan telah mendapatkan perlindungan dan manfaat nyata dari intervensi kebijakan.

DPRD, menurutnya, memiliki fungsi strategis dalam pengawasan program-program sosial yang dijalankan pemerintah provinsi. Fungsi ini krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran serta memastikan tidak ada warga yang terlewat dari perhatian negara.

Lebih jauh, Ananda mengingatkan tentang target nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen di Kalimantan Timur. Ia menyebut target itu sebagai indikator sekaligus tantangan besar.

“Target 1% itu cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk saling mengawasi, mengingatkan, dan melakukan pengawasan serta evaluasi menyeluruh agar program-program berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

Dialog ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat untuk membangun kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berdampak jangka panjang. (ADV)