Loading

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Polemik seputar belum adanya wakil walikota dalam waktu yang cukup lama mendapatkan sorotan tajam dari Forum Masyarakat Kota (Formak) Indonesia. Melalui Ketua Umumnya, Formak Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Balikpapan yang telah menggugat kekosongan kursi politik wakil walikota ke Pengadilan.

Jerico, Ketua Umum FORMAK Indonesia, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap ketua PERADI Kota Balikpapan beserta timnya yang telah memutuskan untuk mengambil langkah hukum ini. “Situasi yang berlarut-larut ini harus dipecahkan secara hukum. Panitia Pemilihan Wakil Walikota (Panlih Wawali) telah terbentuk dalam waktu yang cukup lama, namun hingga kini kursi politik wakil walikota belum juga terisi. Ini merupakan ketidakpastian politik yang harus segera diatasi,” ujarnya.

Selain memberikan dukungan terhadap gugatan tersebut, Jerico juga mengkritisi keras Panlih Wawali Balikpapan yang dinilainya telah memanfaatkan dana publik dalam berbagai kegiatan, namun hasilnya masih minim. “Setiap perjalanan dinas, kunjungan, atau kegiatan yang dilakukan oleh Panlih Wawali pasti menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, jika hasilnya belum terlihat, bagaimana pertanggungjawaban secara hukum dan moral? Panlih telah mendapat dana dari APBD, dan harus ada pertanggungjawaban moral atas penggunaan dana tersebut,” tegas Jerico.

Jerico menduga bahwa pengeluaran panlih cenderung terlihat boros, mengingat tidak ada hasil konkret yang bisa disoroti hingga saat ini. Oleh karena itu, Formak Indonesia meminta agar Panlih Wawali Balikpapan bersikap lebih transparan dan mengumumkan kepada publik sejauh mana progres kerjanya. “Penggunaan anggaran harus selaras dengan kinerja. Oleh karena itu, kami meminta Panlih untuk mengumumkan kepada publik apa hasil kinerjanya dan berapa anggaran yang telah digunakan selama ini,” jelas Jerico.

Jerico juga menekankan perlunya audit kinerja Panlih Wawali dan meminta agar hasil audit tersebut diumumkan secara terbuka kepada publik. “Jika Panlih Wawali tidak mampu memberikan kesimpulan yang memuaskan atau hasil kinerja yang transparan, maka Formak Indonesia akan bersiap untuk melakukan aksi unjuk rasa damai di kantor DPRD,” tambahnya.

Polemik kekosongan wakil walikota yang berlangsung cukup lama di Balikpapan menjadi sorotan utama, dan dukungan dari Formak Indonesia terhadap citizen lawsuit oleh PERADI Kota Balikpapan menjadi langkah yang diharapkan akan membantu menyelesaikan ketidakpastian politik ini. Sembari itu, harapan publik akan transparansi dan akuntabilitas Panlih Wawali dalam menjalankan tugasnya tetap menjadi fokus perhatian. (Tim Redaksi)